BERITAMALUKU.COM – Hingga kini masih banyak pihak yang mengeluhkan maupun mengkritik pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea, Kabupaten Buru, Maluku.
Kasus pelayanan buruk di RSUD Namlea sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat kabupaten berjuluk Bupolo.
Pasalnya, banyak pasien BPJS Kesehatan yang masuk ke rumah sakit tersebut u tuk berobat atau operasi, namun tidak diberikan pelayanan kesehatan sama sekali, karena banyak dokter spesialis tidak masuk bekerja, sehingga pasien-pasien tersebut harus dirujuk ke kota Ambon.
Alasan para dokter tidak mau bekerja, lantaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru belum melunasi pembayaran insentif atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dokter spesialis dan Nakes selama 11 bulan, sejak Agustus 2022 sampai Juni 2023 dan BPJS mulai Januari-Februari 2023.
Akibat hal itu, salah satu aktivis di Namlea, Mursalin Sowakil mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru untuk menyelidiki kasus tersebut.
“Saya selaku Direktur Pengabdian Masyarakat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (PMLKB-HMI) Cabang Namlea, meminta kepada pihak Kejari Buru untuk menyelidiki terkait tunggakan pembayaran TPP dan BPJS di RSUD Namlea maupun seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buru,” kata Mursalin kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Dirinya menduga, ada tercium bauh tak sedap pada persolaan anggaran BPJS, sehingga patut diselidiki.
“Harapan saya agar pihak kejaksaan bisa periksa para dokter yang pernah di sekolahkan menggunakan beasiswa Pemda Buru, namun setelah lulus mereka tidak mengabdi untuk Kabupaten Buru, tetapi untuk daerah lain,” harapnya.
Menurutnya, lumpuhnya pelayanan kesehatan di RSUD Namlea, maka sudah barang tentu membuat masyarakat khawatir soal keselamatan nyawa mereka ketika sakit.
“Pemkab Buru dan DPRD Buru jangan tingal diam sehingga masalah ini tidak berlarut-larut, karena menyangkut nyawa, khususnya masyarakat Kabupaten Buru,” tegas Mursal.
Mursal juga pertanyakan hasil rapat yang dilakukan oleh pihak DPRD Buru dengan sejumlah instansi terkait, dokter, para Nakes dan Direktur RSUD Namlea, karena sampai saat ini masalah tersebut belum juga selesai.
“Sudah dua kali dilakukan rapat antara Pemda, DPRD, dokter dan para Nakes untuk bicara persoalan tungakan pembayaran TPP dan BPJS, namun kenyataan ada pasien yang mau operasi harus berangkat ke kota Ambon, karena tidak ada dokter bedah. Lalu tujuan rapat antara DPRD, Pemda, dokter dan parah nakes untuk apa, kalau tidak ada solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur RSUD Namlea, dr. Helmy Koharjaya menyampaikan, bahwa informasi tidak ada pelayanan kesehatan di rumah sakit itu hoax.
Nyatanya yang terjadi di RSUD Namlea berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan dr. Helmy lewat beberapa media.
Tidak adanya dokter juga dibenarkan oleh salah seorang tenaga medis yang sedang berjaga di loket Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Namlea.
“Kata tenaga medis Itu, dokter bedah saat ini tidak ada di tempat, kemudian kita tanya terkait keberadaan dokter bedah, tenaga medis menjawab tidak tau. Bahkan tenaga medis juga sempat memberikan saran ke kita, kalau mau operasi bisa langsung rujuk ke rumah sakit di Buru Selatan,” ucap keluarga pasien, meniru kalimat Nakes tersebut.(*)
Comment