Diduga Ditipu Perusahaan, Upah Kerja Karyawan Proyek di Dusun Laala-SBB Tak Dibayar

BERITAMALUKU.COM – Sejumlah karyawan proyek pengendalian banjir di Dusun Laala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, keluhkan terkait gaji mereka yang belum dibayar oleh pihak perusahaan.

Sehingga mereka merasa ditipu oleh pihak perusahaan, karena pekerjaan yang mereka kerjakan sudah selesai, namun upah kerja sama sekali belum diterima.

Hal ini diungkapkan salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya itu, kepada berita-maluku.com, Senin (26/6/2023).

“Awalnya katong (kita) kerja kopor kepanjangan 24 meter (2 sekem) dengan total harga Rp 24 juta, namun setelah selesai cor kopor ada sedikit masalah, karena proses pekerjaan menggunakan eksa. Kemudian katong diistirahat kurang lebih 1 bulan, setelah 1 bulan berlalu, katong kembali disuruh masuk untuk plesteran kopor setelah itu baru dibayar, tapi sampai sekarang belum juga dibayar, dengan alasan pekerjaan masih bermasalah,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pihak perusahaan segera membayar gaji para pekerja sebanyak 13 orang itu, karena beberapa hari lagi sudah lebaran, banyak kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi.

“Masalahnya ini sudah mau lebaran, kita juga butuh uang untuk belanja lebaran, semoga saja pihak perusahaan bisa membayarnya lebih cepat,” harapnya.

Terkait hal itu, selaku pemborong bernama Rani, saat dikonfirmasi berita-maluku.com dirinya tidak dapat memberikan penjelasan, dan terkesan menghindar, serta lari dari tanggungjawab.

“Kalau soal itu bukan beta (saya) punya tanggungjawab, tanya langsung ke pak Adi dan pak Uji, karena saya tidak berani kasih keterangan, nanti saya yang kena imbasnya,” ucapnya.

Tak berselang lama, saat ingin konfirmasi terkait proses pembayaran, bersangkutan tiba-tiba mematikan hendpone tanpa permisi.

Tindakan seperti itu patut diduga ada hal yang disembunyikan, sehingga terkesan menghindar dari wartawan.

Diketahui, proyek yang dibangun sepanjang 1.4 km, ditangani oleh PT. Sarjis Agung Indrajaya dan CV. Srikandi, bernomor kontrak HK 02.01/BWS.19.08.02/I/01/2023, dengan sumber dana yang berasal dari APBN Tahun 2023, senilai Rp 34,710 miliar.(*)

Komentar