BERITAMALUKU.COM – 41 Kepala Desa (Kades) terpilih, massa jabatan 2022-2028, di Kabupaten Buru, Maluku, dilantik.
Pengesahan dan pengambilan sumpah, digelar di aula kantor Bupati Buru, Kamis, 29/12/2022.
Pelantikan Kades itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru, Nomor : 141/313 sampai dengan 141/353 Tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Buru, massa jabatan Tahun 2022-2028.
Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, dalam sambutan mengatakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maksimal 3 bulan setelah pelantikan, Kades harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), jangka waktu enam tahun.
Kemudian ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program optimisme, atas kinerja saudara dalam pengentasan kemiskinan di level desa.
“Jadilah pemimpin desa yang inovatif, mampu membawa perubahan desa menjadi lebih baik pada periodisasi ini, serta mulailah memetakan potensi desa, transfer desa untuk pengembangan potensi desa tersebut, berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang saudara pimpin,” kata Djalaluddin.
Menurutnya, segera buat penyatuan dengan masyarakat, wajib melayani masyarakat tanpa memandang status, profesi, bahkan ikatan sosial, Terlebih di era keterbukaan informasi seperti saat ini.
“Kedes tidak boleh risih terhadap keluhan atau pertanyaan warganya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga saudara harus responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan warga desa. saya harap saudara dapat memberikan pelayanan secara obyektif dan adil, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu,” pintahnya.
Djlalaluddin mengungkapkan, Kabupaten Buru masih punya pekerjaan rumah, yaitu pengentasan kemiskinan, untuk itu buat kegiatan kegiatan berpihak kepada warga miskin, pendampingan ibu hamil serta anak balita untuk mencegah stunting.
Kemudian, bermitra dengan badan permusyawaratan desa dan lembaga desa di wilayah tersebut, untuk kemajuan dan pembangunan desa.
“Berdayakan tim penggerak PKK desa secara maksimal, agar para perempuan di desa dapat mengambil peran dalam setiap kebijakan pemerintah desa,” ujarnya.
Dirinya berharap, pengelolaan keuangan desa melalui dana transfer ke desa dengan baik dan transparan, hindarkan diri dari perilaku korupsi.
Serta, Kades harus menggunakan dana desa sesuai skala prioritas, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Saya memiliki harapan dan optimisme atas kinerja saudara dalam pengentasan kemiskinan di level desa. Untuk itu, jadilah pemimpin desa inovatif, mampu membawa perubahan desa menjadi lebih baik pada periodisasi saudara ini, mulailah memetakan potensi desa, untuk pengembangan potensi desa tersebut, agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang saudara pimpin,” harap Djalaluddin.
Djalaluddin mengimbau, untuk selalu berkonsultasi serta koordinasi dengan Camat, apabila terdapat permasalahan di desa ataupun hal lain, yang memerlukan petunjuk lebih lanjut.
“Saya minta Camat juga bersikap terbuka dan kooperatif terhadap para Kades, berdiskusilah jika diperlukan, sehingga permasalahan tersebut dapat terurai,” ujar Salampessy.(*)
Comment