BERITAMALUKU.COM,Namlea – HMI Cabang Namlea menyangsikan agenda pertemuan Asisten I Setda Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy yang juga merupakan Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak dengan Helena Ismail dan Zhang Gouhui dari PT Wanshuai Indo Mining (WIM) di Jakarta merupakan agenda kebetulan.
Pasalnya, alibi Djalaludin bertemu dengan Helena atas sebab dihubungi La Ode Ida sebagai senior HMI membuat seolah-olah tidak ada kaitannya dengan dugaan kongkalikong secara sembunyi-sembunyi pimpinan Pemprov Maluku dengan perusahaan asal Cina tersebut. Padahal sudah terkuak bahwa La Ode Ida dan Helena Ismail memilikk kepentingan bisnis yang sama di Gunung Botak.
Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Namlea, Abdullah Fatcey kepada berita-maluku.com, Rabu (24/12/2025).
Abdullah Fatcey mengungkapkan, dari dokumen Perusahaan PT Moyang Gebabupolo Majur (MGM) yang rilis Tahun 2023 melalui agen investasi Darwin Tenironam dari Talentum Recruit Indonesia, diketahui bahwa La Ode Ida merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris PT MGM.
“Dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa PT MGM mulai Tahun 2022 telah menyatakan minat kepada Pemerintah Kabupaten Buru, yang saat itu dipimpin oleh Djalaludin Salampesy untuk melakukan pengurusan izin IPR Koperasi dan melakukan bisnis pertambangan di Gunung Botak. Dokumen penawaran investasi berjumlah 19 halaman dalam Bahasa Inggris ini merupakan bukti otentik dugaan hubungan Djalaludin Salampesy bukan murni pertemuan silaturahmi antara junior dan senior,” ungkap Afa, sapaan dirinya di kalangan aktivis Buru.
Ia menjelaskan, dalam dokumen penawaran investasi tersebut juga disampaikan, bahwa PT MGM berafiliasi dengan Pu Hai China Mining, pernyataan ini jelas membuktikan bahwa PT MGM memang terang-terangan bekerjasama dengan perusahaan asing asal Cina untuk mengelola proyek di Gunung Botak.
Lanjutnya, yang terbaru, hubungan erat antara La Ode Ida dan Helena diperlihatkan pada 15 Desember 2025 di Elizabeth Hotel, Kota Ambon, dalam acara Green Mining Dialog 2025 oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku yang menghadirkan La Ode Ida dan Helena Ismail sebagai pembicara. Dalam acara ini juga turut mengundang Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo, Kadis ESDM Provinsi Maluku Dr. Abdul Haris, Kepala Pusat Studi Lingkungan dan SDA IAIN Ambon Dr. Bram Tulalessy serta Anggota DPRD Maluku Sulaiman Letsoin.
Alih-alih melakukan klarifikasi sesuai kenyataan, Djalaludin menyatakan “Kehadiran unsur pemerintah dalam pertemuan tersebut justru menegaskan watak keterbukaan. Tidak ada agenda terselubung, tidak ada kesepakatan di luar aturan. Yang ada adalah dialog untuk mencari jalan terbaik bagi daerah – sebuah praktik yang seharusnya menjadi teladan, bukan sasaran kecurigaan.” pada salah satu media online.
“Pernyataan itu memicu tanda tanya baru, apakah praktik setting investasi asing masuk ke Gunung Botak sudah dimulai sejak lama saat Djalaludin Salampesy menjadi Pj Bupati Buru Periode 2022-2024? Jika memang demikian, narasi transparansi yang menyala dari Jakarta untuk Gunung Botak patut diragukan kebenarannya karena publik baru mengetahuinya saat ini,” ujarnya.
Jika kondisi ini benar adanya, maka hal ini merupakan kejadian sangat memprihatinkan bagi Pemprov Maluku sebagai pihak yang seharusnya menjadi poros tengah (netral) darlam berbisnis malah ikut aktif memihak pihak tertentu.(*)
