BERITAMALUKU.COM, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengukuhkan dan mengambil Sumpah/ Janji Bupati dan Wakil Bupati Buru periode 2025-2030, bertempat di Lantai 7, Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025).
Pantauan berita-maluku.com di lokasi, acara di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan Setda Maluku D.N Kaya.
Saat membacakan SK pelantikan mengatakan, Mendagri berdasarkan SK 100.2.1-2290 tahun 2025 tentang pemberhentian Pj Bupati Buru, menetapkan, memutuskan memberhentikan Syarif Hidayat sebagai Pj Bupati Buru dengan hormat.
Kemudian, Ikram Umasugi dan Sudarmo ditetapkan berdasarkan SK nomor 100.2.1.3-2291 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan bupati-wakil bupati Buru hasil Pilkada serentak tahun 2024 masa jabatan 2025-2030.
“Berdasarkan SK nomor 100.2.1.3-2291 tahun 2025, yang ditetapkan tanggal 20 Mei 2025 saya hari ini mewakili Mendagri resmi Melantik Ikram Umasugi sebagai Bupati Buru, dan Sudarmo sebagai Wakil Bupati Buru,” jelas Gubernur.
Menyampaikan amanat singkat Mendagri, Gubernur Hendrik Lewerissa berharap Bupati-Wakil Bupati Buru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Berikut dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, momentum hari ini bukan sekedar pengukuhan dua sosok pemimpin daerah. Ini adalah penegasan atas berjalannya proses demokrasi dan supremasi hukum di negeri ini, yang telah melewati sebuah perjalanan panjang. Penuh dinamika dan diwarnai dengan ujian kedewasaan politik.
“Pelantikan hari ini merupakan akhir dari dari tahapan panjang, dan sekaligus awal dari tanggungjawab besar terhadap masyarakat di Bumi Bupolo,” tegasnya.
Ia juga berharap, bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik ini, harus benar-benar menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Buru.
“Memang tim sukses, relawan dan partai pendukung telah berjasa menghantar saudara ke panggung kemenangan, tapi yang menanti uluran tangan kepemimpinan saudara lebih dari itu, yakni seluruh masyarakat Buru yang harus dilayani secara adil, setara, dan bermartabat. Saudara bukan lagi milik kelompok atau partai, tetapi milik kolektif warga Bupolo tercinta,” pungkasnya.(*)