BERITAMALUKU.COM, Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen membereskan mafia impor pangan. Dirinya bahkan siap mengundurkan diri apabila komitmen itu tak mampu dijalankan.
“Mafia impor insyaallah kami butuh dukungan. Kalau kami temukan kami beresin, kalau kami tidak bisa beresin, aku mundur, aku mundur,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Amran mengungkapkan, komitmen itu sebenarnya sudah ia jalankan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014-2019, dimana ada sekitar 400 orang mafia impor yang dijebloskan ke penjara.
“Mafia impor, dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama,” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, bahwa adanya mafia impor pangan tidak terlepas dari perdebatan data produksi dalam negeri. Olehnya, ia agar Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan data produksi pangan yang ada.
“Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan, apapun data yang dipercaya BPS,” jelasnya.
Di sisi lain, dalam rapat tersebut Amran turut mengajak Komisi IV DPR RI untuk sukseskan program cetak sawah pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
“Kami memohon dengan segala kerendahan hati, mohon support ke depan untuk mencapai swasembada pangan. Tanpa komisi IV tidak mungkin kami mencapai mimpi itu. Kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan dari bapak dan ibu komisi IV,” ujar Mentan.
Mentan mengatakan saat ini ada kurang lebih 10 juta hektare lahan tidur yang berpotensi bisa dilakukan cetak sawah. Namun pemerintah baru mengerjakan 3 juta hektare, di mana 1 juta hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
“Sekali lagi kami butuh dukungan dari jajaran Komisi IV DPR untuk menjalankan program cetak sawah ini,” pintanya.(*)