Tingkatkan PAD, Bapenda Buru Tanda Tangani PKS Dengan BPN Buru Dalam Rangka Pemanfaatan Zona Nilai Tanah

BERITAMALUKU.COM, Namlea – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buru dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Buru bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buru menanda tangani Perjanjian Kerjasama (PKS). Rabu (13/12/2023).

Kerjasama Bapenda dan BPN Buru untuk meningkatkan PAD tersebut mulai terhitung dari 1 Januari 2024 mendatang.

Bapenda Buru akan mempergunakan data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar pertimbangan dalam perhitungan pembaharuan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kabupaten Buru sekaligus penentuan dalam pemantapan nilai BPHTB.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor BPN Buru Erika Heleha mengungkapkan, NZT pada seluruh desa di Kabupaten Buru diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam proses peningkatan PAD.

“Jika ada update data untuk kawasan tertentu, BPN siap melayani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru untuk melaksanakan update data tersebut, dimana seluruh proses pembuatan ZNT yang ada saat ini anggarannya berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BPN Provinsi Maluku,” ungkap Heleha.

Selain itu, Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy berharap, agar data ZNT harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, langkah PKS ini harus mampu ditindaklanjuti secara maksimal.

“Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BPN Provinsi Maluku dan BPN Kabupaten Buru atas bantuan penyiapan data ZNT, karena dengan ZNT akan memberikan kepastian kepada Pemkab Buru dalam standarnisasi harga transaksi tanah yang selama ini masih mempergunakan NJOP, yang ditetapkan Tahun 2018, diharapkan dengan lahirnya Perda Pajak dan retribusi yang baru, menindaklanjuti UU Nomor 1 Tahun 2022 maka PAD dari sektor BPHTB dapat di tingkatkan secara bertahap,” harap Salampessy.

Selanjutnya, Kepala Bapenda Kabupaten Buru, Azis Tomia menyampaikan laporan BPHT Tahun 2023.

“Sampai 30 November 2023 ada 211 transaksi BPHT, namun dari jumlah tersebut hanya 74 yang membayar pajak BPHT, sementara lainnya tidak, sehingga jika mempergunakan data ZNT maka diharapkan akan menggali peningakatan PAD,” pungkas Tomia.(*)

Komentar