BERITAMALUKU.COM – Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Wa Jeni dan Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nunu Salasiwa, dinilai menyalahi aturan terkait pembuatan SK kepegawaian tidak tepat sasaran.
Sehingga, Sekertaris Ekonomi DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Fahmi Fatsey, minta Bupati Buru Selatan (Bursel), Safitri Malik Soulissa agar segera mengevaluasi kinerja mereka, bila perlu dipecat.
“Bupati Bursel segera mengevaluasi kinerja Kadis dan Kabag Kepegawaian Dinas Kesehatan, sebab ada dugaan tidak baik dalam kerja pemerintahan,” kata Fahmi kepada BeritaMaluku.com, Selasa 3/1/2023.
Kordinator Majelis Amanat Rakyat Maluku itu menyebutkan, ada dugaan kasus yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Namrole.
Dirinya menjelaskan, ada oknum masyarakat yang tak perna honor atau tidak bekerja di Puskesamas Namrole, demi melengkapi berkas adminiastrasi P3K, tiba-tiba pihak Dinkes Bursel dalam hal ini Bagian Kepegawaian menerbitkan SK siluman kepada bersangkuatan.
Sehingga lolos dari tahap administrasi sampai mendapat nilai afirmasi, atau nilai tambahan sebagai pegawai honorer di Puskesmas Namrole.
“Padahal sejujurnya yang terlihat, bersangkuatan bukanlah pegawai Puskesmas Namrole, maka dari itu saya minta kepada Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa, agar segera memecat Kepala Dinas Kesahatan dan Kabag kepegawaian,” jelas Fahmi.
Dia mengungkapkan, banyak honorer yang bersemangat dalam kerja dan mengabdi untuk Kabupaten Bursel, tapi tak diprioritaskan oleh pihak-pihak terkait.
Dirinya juga menegaskan, jangan ada pilih kasih dalam sebuah kerja, selalu ada keterbukaan dan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Kalau kita bicara soal aturan maka oknum terkait sudah melawan aturan, maka kami minta adanya transaparansi dan kerja jujur Kadis dan Kabag Kepegawaian Dinkes Bursel,” tegas Fahmi.
Dia menyebutkan, bagaimana mau bicara soal kemajuan daerah, sementara dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Bursel khususnya Kadis Kesehatan tidak kerja dengan jujur dan transparansi.(*)